Boalemo — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi II untuk membahas sejumlah persoalan strategis yang tengah menjadi perhatian publik. RDP dilaksanakan di Ruang Aspirasi DPRD Boalemo pada Senin (24/11/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Boalemo, Helmi Rasyid, bersama unsur pimpinan Komisi II, serta dihadiri oleh anggota DPRD dari kedua komisi yang turut memberikan pandangan, masukan, dan evaluasi terhadap setiap permasalahan yang dibahas.
Dalam pertemuan tersebut, legislatif mengurai lima isu utama, yakni insentif pengacara Pemerintah Daerah, pemutakhiran program PTSL untuk sertifikat eks transmigrasi di Desa Harapan, dugaan kecurangan dalam proses penilaian seleksi perangkat desa, penguasaan lahan masyarakat oleh PT Pabrik Gula (PG) Gorontalo, serta keluhan masyarakat terkait pelayanan di RSUD drg. Clara Gobel Boalemo.
RDP juga menghadirkan berbagai pihak terkait, di antaranya perwakilan PT PG Gorontalo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, Kepala Pengadilan Negeri Tilamuta, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan Wonosari, pemerintah desa, serta warga yang terdampak.
Ketua Komisi I, Helmi Rasyid, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa RDP digelar untuk membuka ruang klarifikasi sekaligus memastikan setiap persoalan masyarakat ditangani secara transparan dan sesuai ketentuan.
“Masukan dari anggota DPRD lainnya juga menjadi bahan penting untuk merumuskan rekomendasi. Semua hasil hari ini akan kami tindaklanjuti secara formal,” ujarnya.
Hasil RDP tersebut akan dibahas kembali dalam rapat lanjutan DPRD untuk merumuskan rekomendasi resmi sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah kebijakan.
