BOALEMO – Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) cabang Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Boalemo melakukan penandatangan naskah nota kesepakatan dan rencana kerja kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBUP – BP ) Pemda dalam rangka Universal Health Converage (UHC) Prioritas Kabupaten Boalemo tahun 2027 yang berlangsung di Swiss belhotel Maleosan Manado, Selasa, 17/11/2026.
Penandatangan tersebut di lakukan Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau dengan Kepala BPJS Cabang Gorontalo Tri Mayudin yang di saksikan Wakil Bupati Boalemo Lahmudin Hambali,
S.Sos, M. Si, Kadis Kesehatan Sutriyani Lumula, M. Kes, Kadis Sosial dan PMD Syarifuddin Lamusu, SE, MM dan Kabag Tapem Steve Dj. Ahaliki, S. STP.
Pada kesempatan itu, Kepala BPJS Cabang Gorontalo Tri Mayudin menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo atas komitmen dan dukungan yang terus diberikan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional (JKN) .
Komitmen tersebut merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mewujudkan dan memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Kami mencatat bahwa Pemerintah Kabupaten Boalemo memiliki target yang sangat baik yaitu mencapai tingkat keaktifan peserta sebesar 98%. Sebuah target yang mencerminkan keseriusan dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap jaminan kesehatan masyarakat.
Selain itu, kami juga menyambut positif progress yang telah dicapai per November 2026 tingkat keaktifan peserta JKN Kabupaten Boalemo yang telah mencapai 93,19%. Meningkat cukup signifikan dibanding posisi Oktober tahun 2026 yang berada pada angka 89,3%. Artinya, terdapat peningkatan sebesar 3,89 poin presentasi dalam kurun waktu 1 bulan.
Tentunya,capaian ini bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari semakin banyaknya masyarakat Boalemo yang memiliki perlindungan kesehatan aktif.
Sementara Bupati Boalemo Rum Pagau menyampaikan bahwa khusus Kabupaten Boalemo pada tahun 2027 sudah ada 34.212 jiwa peserta BPJS dengan total anggaran semestinya adalah 15,8 miliar, tetapi yang baru diklaim tahun ini adalah baru 7 miliar, sisanya masih kurang lebih 8,8 miliar.
Nah, ini yang harus kita cari, dioptimalisasi seluruh anggaran untuk tahun 2027 dan ini harus diusahakan supaya semuanya bisa ada jaminan kesehatan.
Demikian juga untuk tenaga kerja, kita baru menyediakan anggaran kurang lebih 3 miliar yang seharusnya kita sediakan totalnya ada 10 miliar.nah ini berkaitan dengan pelayanan Rumah Sakit. ” tutur Bupati. ”
Saya juga berharap kepada BPJS jangan membatasi, kalau ada permintaan dari rumah sakit, Seperti operasi mata.Saya lihat banyak yang melakukan operasi mata di luar rumah sakit, tetapi hanya diberi jatah sekian.











