Boalemo – Misi besar Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional kini mendapat ujian di daerah. Di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, puluhan hektare sawah milik warga dilaporkan mengering sejak tahun 2017, diduga akibat aktivitas PT PG yang mengubah alur sungai demi kepentingan perluasan lahan tebu.
Akibatnya, aliran air yang seharusnya langsung ke sawah masyarakat kini dialihkan oleh perusahaan PT PG, membuat bendungan di wilayah tersebut menjadi kering dan tidak lagi mampu mengairi lahan pertanian warga. Kondisi ini membuat masyarakat kehilangan sumber penghidupan utama selama hampir delapan tahun. Sawah yang dulunya menjadi tumpuan ekonomi kini berubah menjadi hamparan tanah kering dan retak.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Boalemo, Muhammad Amin, turun langsung meninjau lokasi untuk melihat situasi terkini dan mendengarkan keluhan masyarakat terdampak.
“Sejak 2017 sawah di Desa Mekar Jaya ini tidak lagi bisa ditanami. Bendungan yang menjadi sumber air telah kering karena alur sungainya diubah oleh perusahaan. Akibatnya, sekitar 50 hektare lahan sawah gagal tanam,” ungkap Muhammad Amin di lokasi peninjauan.
Berdasarkan hasil kunjungan dan laporan masyarakat, DPRD Boalemo mengeluarkan beberapa rekomendasi penting, di antaranya:
-
Mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kompleksitas laporan masyarakat, termasuk persoalan sapi, jalan tani, dan kerusakan jalan desa maupun kabupaten.
-
Menindaklanjuti gagal tanam di ±50 hektare lahan sawah masyarakat Mekar Jaya yang telah terjadi bertahun-tahun.
-
Meminta klarifikasi terhadap PT PG yang diduga mengubah alur sungai hingga menyebabkan bendungan kering.
-
Mengingatkan agar perusahaan tidak melakukan perluasan lahan tebu secara bar-bar, karena kini bibir sungai dan bahu jalan sudah dipenuhi tanaman tebu.
Muhammad Amin menegaskan, persoalan ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga bertentangan langsung dengan misi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
“Kalau petani kehilangan air dan sawah tidak bisa lagi berproduksi, bagaimana kita bisa bicara ketahanan pangan? Ini jelas mematahkan semangat misi Presiden yang ingin menjadikan Indonesia kuat di sektor pangan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Mekar Jaya, Suparman Ibrahim, S.Pd, yang turut mendampingi peninjauan lapangan, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebutkan, warga sudah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pihak perusahaan, namun hingga kini belum ada solusi nyata.
“Warga kami sudah hampir delapan tahun tidak bisa menggarap sawahnya. Aliran air yang seharusnya menuju ke sawah kini berubah arah karena ditutup dan dialihkan oleh perusahaan. Kami sudah sampaikan keluhan ini ke PT PG, tapi belum ada langkah konkret. Kami berharap pemerintah daerah dan DPRD bisa membantu agar air kembali mengalir,” ujar Suparman Ibrahim, S.Pd.
Muhammad Amin menegaskan, DPRD Boalemo akan mengawal persoalan ini hingga tuntas dan memastikan setiap investasi di daerah tidak menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.
“Kami tidak menolak investasi, tapi jangan sampai investasi merusak tatanan hidup rakyat. Ketahanan pangan adalah misi nasional yang harus dijaga bersama,” pungkasnya.
