LABUAN BAJO — Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, H. Karyawan Eka Putra Noho, menegaskan komitmen penuh lembaga legislatif dalam mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Boalemo mengembangkan bambu sebagai komoditas strategis daerah. Pernyataan itu disampaikan saat mendampingi Bupati Boalemo dalam kunjungan kerja ke Arboretum Bambu Batu Cermin, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/11/2025).
Pada kesempatan tersebut, rombongan Pemerintah Kabupaten Boalemo mendapatkan gambaran langsung mengenai pengelolaan bambu di Manggarai Barat, daerah yang dikenal sebagai salah satu penghasil bambu terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai 24.000 log. Pengembangan ekonomi restoratif berbasis bambu di wilayah itu dinilai mampu mendorong pariwisata berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Boalemo menyebutkan bahwa pengembangan bambu di Boalemo merupakan langkah visioner yang akan memberikan dampak besar terhadap ketahanan ekonomi daerah. Selain bernilai ekonomi, bambu memiliki nilai ekologis tinggi dan dapat menjadi identitas budaya Boalemo di masa depan.
“DPRD memberikan dukungan penuh. Pengembangan bambu bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga penguatan budaya serta peningkatan kualitas lingkungan. Ini langkah strategis untuk masa depan Boalemo,” ujar Karyawan Eka Putra Noho.
Ia juga mengapresiasi berbagai informasi yang disampaikan Bupati Manggarai Barat Edi Endi, mulai dari sistem pengelolaan, produksi, hingga distribusi bambu. Menurutnya, pengalaman tersebut sangat relevan untuk diterapkan di Boalemo.
Dalam kegiatan itu, turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Boalemo Hj. Hartati Moha Pagau, M.Si, para pimpinan organisasi perempuan daerah, serta unsur Forkopimda Boalemo seperti Kajari Boalemo Nurul Anwar, SH, Dandim 1316 Boalemo Letkol Yudha Herizal, SH, dan Wakil Bupati Boalemo H. Lahmuddin Hambali, S.Sos., M.Si.
Karyawan Eka Putra Noho berharap kunjungan kerja tersebut menjadi titik awal pengembangan bambu secara terstruktur di Kabupaten Boalemo, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan daerah yang mendukung penguatan ekonomi dan lingkungan.
