Boalemo — Pengelolaan konsumsi makan dan minum bagi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi Boalemo menjadi sorotan. Pasalnya, terdapat dugaan bahwa proses pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait permakanan siswa tidak sepenuhnya berjalan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, dan justru dikendalikan secara langsung oleh Kepala Sekolah.
Padahal, dalam pelaksanaan kegiatan sekolah terdapat bagian atau personel yang telah diberikan tugas sebagai pengelola dan penanggung jawab permakanan siswa. Keberadaan struktur tersebut pada prinsipnya dimaksudkan agar pengelolaan dapat berjalan secara terarah, transparan, terkoordinasi, dan setiap tugas serta kewenangan dapat dipertanggungjawabkan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian kewenangan dalam pengelolaan makan dan minum siswa. Apabila seluruh proses pengadaan, pemilihan penyedia, penerimaan makanan, hingga pengambilan keputusan dilakukan langsung oleh Kepala Sekolah tanpa melibatkan pihak yang ditunjuk sebagai pengelola dan penanggung jawab, maka perlu dijelaskan dasar dan mekanisme yang digunakan.
Pihak vendor makanan yang sebelumnya sudah menyediakan makanan untuk siswa mempertanyakan keputusan kepala sekolah yang memutuskan sepihak kerja sama penyediaan makanan secara mendadak tanpa mengundang dan konfirmasi pada pihak vendor langsung. Hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak vendor makanan yang telah menyediakan banyak stok bahan makanan untuk persediaan operasional makanan sehari- hari disekolah rakyat.
Astima Alamri selaku perwakilan vendor mengatakan ” kami sudah berusaha membantu pihak SR dengan menyediakan makanan tapi tiba tiba diberhentikan secara sepihak dan mendadak oleh kepala sekolah hanya melalui pesan WhatsApp tanpa mengundang kami sebagai penyedia makanan kemudian diganti dengan dengan vendor lain yang merupakan kerabat kepala sekolah. Yang jelas kami sangat dirugikan karena kami sudah menyetok banyak bahan makanan untuk operasional penyediaan makanan sehari-hari Selain itu kami belum dibayar seperpun oleh pihak sekolah rakyat malah tiba tiba diganti oleh vendor lain.
Pengelolaan permakanan siswa semestinya memiliki alur kerja yang jelas, dengan kepala sekolah mengundang langsung pihak vendor makanan untuk dimintai keterangan apabila mau dihentikan dan diganti dengan vendor penyedia yang lain. Sehingga dapat pertanggungjawaban dan tidak menimbulkan kerugian.
Dugaan adanya pengambilalihan fungsi pengelola oleh Kepala Sekolah perlu dipertanyakan karena adanya praktik nepotisme memiliki hubungan kekeluargaan dalam pemilihan vendor penyedia makanan di sekolah rakyat.
Di sisi lain, pihak pengelola dalam hal ini vendor dan penanggung jawab permakanan juga perlu diberikan ruang untuk menjelaskan sejauh mana proses penyediaan makanan yang sudah dilaksanakan selama ini. Dan perlu mendapatkan masukan dan evaluasi untuk perbaikan makanan yang dikonsumsi oleh siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten-kabupaten Boalemo. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prosedur, pembagian kewenangan dihormati, serta kepentingan dan kebutuhan siswa tetap menjadi prioritas utama.
Saat di konfirmasi pihak media kepada kepala sekolah lewat media 19 agustus 2026, seakan akan melemparkan tanggungjawab pada pihak sekolah yang ia pimpin.
