Boalemo – Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kabupaten Boalemo memunculkan dugaan kuat adanya kerugian negara dalam pengelolaan anggaran tahun 2024. Berdasarkan informasi yang dihimpun InfoJejak, hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Boalemo diminta mengembalikan anggaran. Salah satu OPD bahkan tercatat harus mengembalikan dana mencapai ratusan juta rupiah ke kas negara.
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa temuan ini bukan sekadar kesalahan administratif. “Kalau jumlah OPD yang harus mengembalikan dana hampir seluruhnya, ini bukan soal teknis biasa. Ini mencerminkan lemahnya kontrol internal Pemda dan minimnya fungsi pengawasan oleh DPRD,” tegasnya.
Situasi ini mempertegas bahwa pengawasan internal di tubuh Pemerintah Daerah Boalemo—melalui inspektorat dan unit pengendalian lainnya—patut dipertanyakan. Jika mekanisme pengawasan berjalan, seharusnya potensi kerugian seperti ini bisa dicegah sejak awal.
Tak hanya pengawasan internal, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini dijadikan simbol keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, kini turut dipertanyakan. Apakah opini tersebut masih relevan jika pada kenyataannya terjadi pengembalian anggaran dalam skala besar?
Untuk menjawab semua pertanyaan ini, publik dan media kini menanti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi dari BPK. Laporan tersebut akan menjadi penentu apakah dugaan kerugian ini hanya sebatas temuan biasa, ataukah mencerminkan persoalan serius dalam pengelolaan keuangan daerah.
InfoJejak berkomitmen terus mengawal isu ini dan akan menyajikan perkembangan terbaru kepada masyarakat.