Boalemo – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Patoameme menegaskan komitmennya untuk mengawal jalannya program-program pembangunan desa yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal itu terungkap dalam rapat musyawarah desa yang digelar untuk membahas penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026.
Ketua BPD Patoameme, Herman Supu, menuturkan bahwa pihaknya tidak ingin anggaran desa hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa memberikan dampak nyata. Menurutnya, RKPDes harus disusun secara transparan, partisipatif, dan fokus pada kebutuhan mendesak masyarakat.
“Melalui RKPDes ini, kami berkomitmen mengawal program-program desa agar betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat. Tahun 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tegas Herman.
Musyawarah desa tersebut juga dihadiri oleh aparat desa, perwakilan tokoh masyarakat, serta sejumlah elemen pemuda. Forum ini menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan memastikan program yang disusun sesuai dengan prioritas kebutuhan desa.
Dengan komitmen tersebut, BPD Patoameme berharap anggaran desa tahun 2026 dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat fondasi pembangunan di tingkat desa.
