Berita  

Diduga Abaikan Hak Eks Pekerja, Kasbi Gorontalo Soroti PT. Rahmatia Jaya

POHUWATO, GORONTALO — PT Rahmatia Jaya Gorontalo (RJG) diduga belum memenuhi hak sejumlah pekerja setelah berakhirnya kontrak kerja sama dengan PT Multi Nabati Sulawesi (MNS) pada 2025.

Persoalan tersebut mencuat di tengah perselisihan hubungan industrial yang melibatkan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat memasuki usia pensiun saat bekerja di bawah pengelolaan vendor alih daya PT Go Clean Indonesia (GCI).

Dugaan tersebut menjadi sorotan karena pemenuhan hak pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja maupun peralihan vendor merupakan persoalan yang perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Ketua Bidang Pengembangan Organisasi Pengurus Wilayah peKonfederasi KASBI Provinsi Gorontalo Moh. Fandi menjelaskan perusahaan Alih Daya (Outsorching) memiliki kewajiban yang harus diselesaikan ketika terjadi PHK saat berakhirnya masa kontrak dan peralihan Alih Daya berdasarkan PP 35 Tahun 2023.

“Seharusnya pihak perusahaan alih daya harus menyelesaikan hak para pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja akibat peralihan kontrak kerja sama,” Jelasnya.

Ia menambahkan, agar pihak menejemen PT. Rahmatia Jaya sebagai perusahaan Alih Daya dan PT. Multi Nabati Sulawesi sebagai Perusahaan Pemberi Kerja untuk bertanggung jawab terhadap nasib para pekerja yang terdampak akibat dari berakhirnya kontrak kerja sama tersebut.
“PT. Rahmatia Jaya dan PT. Multi Nabati Sulawesi untuk bertanggung jawab terhadap nasib para pekerja yang terdampak”. Tambahnya.

Pihaknyapun menyebutkan hal ini tidak boleh di diamkan karena ini berkaitan dengan hak normatif para pekerja.

Setelah dikonfirmasi oleh awak media ini melalui saluran panggilan telepon Via WhatsApp pihak menejemen PT. Rahmatia Jaya, Rita mengakui bahwa pihaknya memang tidak melaksanakan hal itu karena tidak termuat dalam kontrak kerja sama antara PT. Rahmatia Jaya dengan PT. Multi Nabati sebagai Pemberi Kerja.

“Kami memang tidak melaksanakan hal itu karena tidak ada dalam kontrak Kerjasama dengan Perusahaan PT. Multi Nabati Sulawesi.ungkapnya

Alasan tersebutlah sehingga pihaknya tidak melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan hak pekerja pasca berakhirnya kontrak sebagai perusahaan Alih Daya.

Disisi lain awak media ini juga mengkonfirmasi tanggapan kepada PIC HRAG pihak manajemen PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo melalui pesan WA namun belum mendapat jawaban.

Penulis, Direksi Media

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *