Berita  

IZIN WPR POHUWATO UNTUK SIAPA? TOKOH MASYARAKAT MINTA PEMDA BUKA AKSES UNTUK PENAMBANG KECIL

POHUWATO, GORONTALO — Persoalan akses masyarakat penambang kecil terhadap Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, kembali menjadi sorotan. Di tengah penertiban aktivitas pertambangan yang diduga ilegal, masyarakat mempertanyakan sejauh mana kebijakan WPR dapat memberikan ruang bagi penambang lokal untuk memperoleh legalitas dan mengelola sumber daya alam secara sah.

Tokoh Masyarakat Desa Teratai Sungkono Kaluku,, mempertanyakan tujuan penetapan WPR apabila masyarakat penambang kecil masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh Akses.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian terhadap kondisi penambang lokal yang menggantungkan kehidupan pada aktivitas pertambangan.
“Menjadi pertanyaan, sebenarnya WPR itu untuk siapa?” ujar Sungkono, Selasa (20/11/2026).

Ia menilai, masyarakat penambang kecil seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah dalam memperoleh akses pengelolaan sumber daya alam melalui mekanisme pertambangan rakyat.

“Para penambang-penambang kecil seharusnya menjadi prioritas daerah untuk mendapatkan kemudahan dalam menikmati hasil bumi yang ada. Pemda Pohuwato tidak hanya fokus menertibkan penambang kecil karena alasan tidak memiliki Izin tetapi setidaknya pemerintah daerah juga mencarikan solusi agar membuka ruang bagi penambang kecil untuk mengelola Wilayah Pertambangan Rakyat jika benar-benar WPR untuk kepentingan rakyat di Pohuwato,” ungkapnya.

*Penertiban dan Persoalan Legalitas*
Menurut Sungkono, penertiban aktivitas pertambangan di wilayah Pohuwato telah menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat penambang kecil yang belum memiliki legalitas.

Ia menyoroti kondisi penambang lokal yang harus berhadapan dengan proses hukum akibat status kegiatan pertambangan yang belum memiliki izin.

Di sisi lain, proses pengurusan izin dinilai menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat kecil. Sungkono menyebut biaya pengurusan izin pertambangan membutuhkan pengeluaran yang tidak sedikit, sehingga menjadi kendala bagi penambang yang memiliki keterbatasan modal.
“Masyarakat penambang kecil tidak punya pilihan lain untuk beraktivitas secara ilegal hanya karena biaya pengurusan izin pertambangan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” tambahnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan masyarakat terhadap kesulitan memperoleh legalitas pertambangan.

Sebelumnya Bupati Pohuwato telah menerbitkan surat Himbauan dengan Nomor 300.6.6/PEM/1349/IX/2026 perihal Peringatan dan Penghentian aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) diwilayah Desa Bulangita, Desa Teratai dan desa Botubilotahu Kecamatan Marisa pada 6 November 2026.

Penulis, Fand

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *