BOALEMO – Wakil Bupati Boalemo Lahmudin Hambali,S.Sos,M.Si membuka Rapat koordinasi Kader Pembangunan Manusia (KPM) tingkat Kabupaten Boalemo yang berlangsung di cabana Resort Pantai Bolihutuo, Jum’at, 9/10/2026.
Kegiatan tersebut di hadiri Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Boalemo Iwan Woluwo, S. Ag, Kadis Sosial dan PMD Syarifudin Lamusu, SE, MM, Ketua TP. PKK Kabupaten Boalemo Ny. Hartati Moha Pagau, S. Pd, M.Si, selaku ketua Tim Pembina Posyandu dan Wakil Ketua TP. PKK Kabupaten Boalemo Ny. Rina Sarkam Hambali, ST selaku Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu.
Wakil Bupati Boalemo Lahmudin Hambali dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pencegahan dan penurunan stunting merupakan tanggung jawab kita bersama. Upaya ini tidak dapat kita lakukan oleh satu sektor saja, tetapi membutuhkan kolaborasi, koordinasi, dan komitmen semua pihak,mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, kader, hingga masyarakat, termasuk pemerintah desa.
Data sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan bukan sekadar angka yang harus diinput, tetapi merupakan dasar bagi kita dalam menentukan sasaran intervensi dan memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Kader Pembangunan Manusia punya peran aktif dalam mencegah stunting di desa. Di mana tugas dan peran Kader Pembangunan Manusia adalah untuk membantu melaksanakan pemantauan layanan pencegahan stunting dengan sasaran rumah tangga yaitu 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak, dan sekaligus berperan aktif dalam memastikan setiap kelompok sasaran cegah stunting hingga ke pelosok desa, serta memastikan bahwa setiap desa mendapatkan layanan yang berkualitas.
Olehnya itu, Kami selaku Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi Kepada seluruh Kader Pembangunan Manusia yang telah berperan dan kerja keras dalam pencegahan penurunan angka stunting di Desa.
kami berharap melalui rapat koordinasi ini kita dapat melakukan evaluasi bersama terhadap proses penginputan data melalui aplikasi e-HDW. Mengidentifikasi berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan, serta mencari solusi agar pelaporan konvergensi dapat dilakukan secara tepat langkah dan tepat waktu.
Mari kita perkuat koordinasi dan komunikasi, jangan sampai ada data yang terlewat, sasaran yang tidak terpantau, atau laporan yang terlambat. Setiap data yang kita input harus dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan sehingga menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil langkah dan kebijakan yang tepat.
