INFOJEJAK.COM-Apriyanto adam,S,Pd salah satu tokoh pemuda itu menyampaikan lewat media bahwa, dalam kurun waktu 6 tahun kemarin tidak ada keterbukaan pemerintah desa patoameme ke masyarakat soal pembangunan desa.
Dan pada dasarnya pemerintah desa harus membuka ke masyarakat soal,1,Dana Kapal Bumdes yang saat ini menjadi kasus di kepolisian, 2.Sapi yang telah di bagikan ke masyarakat dan harus tetap ada,di desa,3,TV Kabel yang hasilnya tidak jelas,4 hasil uang kulkas bumdes,5.soal Bangunan PKBM yang saat ini menjadi kantor desa,dll.
“jadi,pada dasarnya pemerintah itu wajib memberikan keterbukaan terkait pembangunan di desa”.tuturnya
Sehingga saya sebagai masyarakat menuntut kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar kiranya melaksanakan rapat terbuka dan di undang seluruh masyarakat patoameme.
Harapan saya ke depannya pemerintah desa bisa sinergi dengan masyarakat agar pembangunan tidak sia sia ataupun tidak dapat di gunakan masyarakat.
