POHUWATO – Aroma dugaan pungutan liar (pungli) mencuat dalam proses penerbitan STNK mobil baru di Kabupaten Boalemo. Seorang warga berinisial RP mengaku diminta uang tambahan sebesar Rp150 ribu untuk mempercepat terbitnya STNK atas nama istrinya, WM, saat berurusan dengan pihak Samsat.
Kepada media, RP menuturkan, permintaan itu ia terima ketika menanyakan alasan lambannya penerbitan STNK dari diler Suzuki di Kabupaten Pohuwato.
“Ada permintaan biaya tambahan Rp150 ribu. Katanya untuk mempercepat penerbitan STNK,” ungkap RP, Selasa (12/8/2025).
Namun, tudingan itu langsung dibantah tegas oleh Kanit Regident Polres Boalemo, IPDA Dhea Salsabila, S.Tr.K. Ia menegaskan tidak pernah ada pungutan di luar prosedur resmi. Menurutnya, keterlambatan terjadi karena proses administrasi di pihak dealer, bukan di Samsat.
“Memang STNK kendaraan tersebut mengalami keterlambatan dari pihak dealernya. Akan tetapi, untuk kami meminta uang biaya tambahan sejumlah Rp150 ribu, itu tidak ada,” tegas Dhea.
Dhea juga menjelaskan, cepat atau lambatnya proses penerbitan STNK sepenuhnya bergantung pada kecepatan pihak dealer mengajukan berkas ke Polda. “Sebelum sampai di Polres, semua proses awalnya dilakukan di Polda. Jadi, kalau berkas dari dealer terlambat masuk ke Polda, otomatis penerbitan STNK pun ikut tertunda,” jelasnya.
Sementara itu, pihak diler Suzuki melalui salah satu pegawainya, Petrus, mengakui bahwa informasi adanya biaya tambahan memang sempat disampaikan, namun uang tersebut bukan untuk pihak Samsat.
“Memang sebelumnya ada informasi biaya tambahan, tapi itu masuk ke diler kami, bukan untuk Samsat,” kata Petrus.
Kasus ini memantik sorotan publik terhadap transparansi proses registrasi kendaraan baru, terutama bagi konsumen di daerah. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak manajemen diler Suzuki Pohuwato terkait tujuan biaya tambahan tersebut.
