Boalemo, Gorontalo – Upaya mempercepat target desa bebas buang air besar sembarangan (ODF/Open Defecation Free) terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satunya oleh UPTD Puskesmas Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, yang melaksanakan kegiatan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama di Desa Lito, Selasa (9/7/2025).
Pilar pertama dari STBM ini fokus pada penghentian praktik buang air besar sembarangan (BABS). Kegiatan pemicuan ini digagas untuk mendorong kesadaran masyarakat agar secara sukarela membangun dan menggunakan jamban sehat demi peningkatan kualitas hidup dan lingkungan yang bersih.
Kegiatan ini dipimpin oleh penanggung jawab program Limbungan Puskesmas Paguyaman Pantai, Sri Yunangsih Talib, SKM, dan menghadirkan pemateri dari Promosi Kesehatan, Supriyadi Umar, SKM.
Menurut Supriyadi Umar, metode pemicuan ini tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga menyentuh aspek emosional, sosial, dan budaya masyarakat. “Pemicuan STBM bukan hanya program, tetapi strategi untuk mengubah kebiasaan masyarakat dengan menggugah kesadaran kolektif. Ini bukan soal bantuan, tapi soal komitmen bersama untuk hidup sehat,” ujarnya.
Desa Lito menjadi lokasi awal, mengingat masih banyak warga yang belum memiliki akses jamban layak. Kondisi ini dinilai rawan terhadap penyebaran penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, stunting, dan infeksi kulit.
Sri Yunangsih menegaskan bahwa kegiatan ini akan dilanjutkan di seluruh desa yang menjadi wilayah kerja Puskesmas Paguyaman Pantai. “Kami menyasar semua desa secara bertahap. Target kami jelas: seluruh desa harus bebas dari praktik buang air besar sembarangan,” ucapnya.
Program STBM sendiri merupakan kebijakan nasional Kementerian Kesehatan RI yang terdiri dari lima pilar utama, yakni:
-
Stop buang air besar sembarangan
-
Cuci tangan pakai sabun
-
Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga
-
Pengelolaan sampah rumah tangga
-
Pengelolaan limbah cair rumah tangga
Namun, pilar pertama menjadi fokus utama karena merupakan fondasi utama perubahan perilaku sanitasi.
Pemerintah daerah melalui dinas kesehatan berharap upaya seperti ini dapat terus diperluas dan didukung lintas sektor, mengingat pembangunan sanitasi yang layak merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada pilar kesehatan dan kesejahteraan.
