BOALEMO – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar laporan akhir Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman , bertempat di hotel Grand Amalia, Selasa, 6/10/2026.
Kegiatan tersebut di buka Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau dan di hadiri Sekretaris Daerah Prof. Dr. Nurdin Baderan, SP, M.Si, Kadis PUPR dan Kawasan Permukiman Supandra Nur, ST, Pimpinan OPD dan Para Camat.
Bupati Boalemo Rum Pagau menympaikan bahwa dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat penting dan harus di miliki oleh Pemerintah Daerah.
kita harus mempunyai dokumen yang saling berkaitan, terutama RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).Dokumen ini harus resmi dari pemerintah daerah untuk mengatur fungsi pemanfaatan ruang pada suatu wilayah dalam jangka waktu 20 tahun.
Setelah RTRW, ada yang detailnya pun yang harus kita upayakan di daerah,khusus perumahan ini, hari ini kita sudah maju selangkah, karena ketika kita mengajukan perumahan, salah satu persyaratan yang diminta adalah dokumen yaitu Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. ” Ujar Bupati.
Tentunya,ini sangat penting agar tempat hunian kita teratur, memenuhi syarat, sehingga pemerintah pusat bisa menggelontorkan dana untuk perumahan, baik itu untuk PNS maupun perumahan untuk masyarakat.
Oleh karena itu, saya bersyukur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo dan Permukiman telah berusaha untuk menghadirkan dokumen ini sebagai dasar kita untuk melaksanakan pembangunan di bidang perumahan. ” Tandasnya.
Karena memang perumahan ini merupakan salah satu kebutuhan dasar yang tidak boleh tidak, yang harus kita adakan. Kalau saya lihat di sini khusus kelompok penghuniannya, ini masing-masing kecamatan berbeda. Untuk Mananggu ada 2.000 unit rumah, Botumoito, 2.020 unit rumah dan yang terbanyak itu adalah Paguyaman 4.091, Tilamuta 3.000 lebih, dan Wonosari 2.000 sekian.
Pemerintah daerah sangat membutuhkan data yang akurat dari desa, supaya Dinas PUPR mengirim data ke pusat itu lengkap seluruh desa dan kecamatan ada.Jangan PUPR yang harus turun mendata perumahan yang ada di desa dan kecamatan, karena mendata di desa itu tugas kepala desa kemudian menyampaikannya ke pemerintah Daerah. ” tutur Bupati.
Saya menyampaikan terima kasih kepada para konsultan yang telah menyusun dokumen ini, dan insyaallah masih perlu ada masukan kalau memang ada. Makanya diundang para camat untuk hadir, karena dokumen ini hanya disusun oleh manusia, maka perlu ada masukan dari kita semua, supaya menghasilkan dokumen yang benar-benar prima yang bisa menjadi pegangan pemerintah daerah.
