POHUWATO-Kabar duka itu tidak datang dalam bentuk peti mati, tapi dalam bentuk penutupan jalan. Di Marisa, Kabupaten Pohuwato, jeritan para penambang emas kecil menggema di media sosial—bukan karena mereka malas bekerja, tetapi karena akses hidup mereka tiba-tiba diputus.
Dalam hitungan jam, keluhan itu menyebar. Jalan menuju tambang ditutup oleh oknum perusahaan. Sederhana terdengar, tapi dampaknya brutal: dapur tak lagi mengepul, anak-anak terancam kehilangan biaya sekolah, dan ekonomi rakyat kecil dipaksa berhenti mendadak.
Pertanyaannya: sejak kapan jalan menjadi alat kekuasaan?
Jika benar penutupan itu dilakukan sepihak, maka ini bukan sekadar konflik lahan atau izin. Ini soal dominasi—ketika korporasi merasa punya hak lebih besar dari rakyat atas ruang hidup. Penambang tradisional memang sering berada di wilayah abu-abu regulasi, tapi apakah itu alasan untuk mengunci akses mereka tanpa solusi?
Negara tidak boleh absen dalam situasi seperti ini. Pemerintah daerah di Marisa harus segera turun tangan. Jangan menunggu konflik membesar, apalagi sampai terjadi benturan fisik. Ketika akses ekonomi rakyat ditutup, potensi konflik sosial terbuka lebar.
Kita juga perlu jujur: selama ini penambang kecil sering hanya dipandang sebagai “masalah”, bukan sebagai warga negara yang butuh dilindungi. Padahal, mereka adalah bagian dari denyut ekonomi lokal. Mereka bukan penjahat, mereka hanya bertahan hidup di tengah sempitnya lapangan kerja formal.
Penutupan jalan ini seolah menjadi simbol ketimpangan yang nyata—yang kuat makin leluasa, yang lemah makin terjepit.
Jika perusahaan merasa punya legalitas, tunjukkan dengan cara beradab: dialog, mediasi, dan solusi. Bukan dengan memblokade jalan yang menjadi urat nadi kehidupan rakyat.
Hari ini jalan ditutup. Besok, kepercayaan publik bisa ikut runtuh.
Dan jika itu terjadi, yang hilang bukan hanya akses tambang—tapi juga rasa keadilan di negeri ini.
