Senin, 15 September 2025 BOALEMO – Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, S.Sos, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal kebijakan anggaran yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Sikap ini disampaikannya usai penandatanganan nota kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD, Senin (15/9/2025).
Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Bupati Boalemo Lahmudin Hambali, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta anggota legislatif. Agenda sidang meliputi laporan Badan Anggaran, pandangan fraksi, persetujuan bersama, hingga penyampaian pendapat akhir kepala daerah.
Dalam keterangannya, Karyawan menegaskan bahwa arah perubahan KUA-PPAS 2025 difokuskan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“APBD harus responsif, adaptif, dan berpihak pada rakyat. Itu komitmen DPRD bersama pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia juga memastikan DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan prinsip money follows program. Termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan pembayaran gaji PPPK, yang menjadi salah satu sorotan publik dalam pengelolaan anggaran daerah.
Karyawan menambahkan bahwa keberlanjutan dan ketepatan sasaran program prioritas menjadi penekanan DPRD dalam setiap tahap pembahasan anggaran. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif harus terus dijaga untuk memastikan APBD benar-benar berimplikasi pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat Boalemo.
Dengan penandatanganan nota kesepakatan ini, proses pembahasan APBD perubahan 2025 memasuki tahap berikutnya sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
